Rusia merupakan negara demokrasi federal. Negara ini menjalankan kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif dengan presiden sebagai penjamin konstitusi.

Rusia masih menjadi perhatian publik atas invasinya ke Ukraina yang belum juga usai. Berdasarkan laporan kantor berita AFP, Rabu (2/3/2022), militer Rusia kini menguasai kota Kherson yang merupakan pusat kota besar dengan pelabuhan strategis.

Bagaimana Sistem Pemerintahan Rusia?

Struktur pemerintahan Rusia yang baru sangat berbeda Slot Gacor dengan struktur pemerintahan bekas republik Soviet. Melansir Ensiklopedia Britannica, pada masa era Soviet, Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia tunduk pada serangkaian konstitusi Soviet dari tahun 1918 hingga 1977. Negara ini didominasi oleh Partai Komunis Uni Soviet hingga akhir 1980-an.

Sejumlah kebijakan reformasi mewarnai sistem politik dan struktur pemerintahan Soviet. Pada tahun 1988, Kongres Deputi Rakyat Soviet dibentuk dan Kongres Deputi Rakyat didirikan di setiap republik. Untuk pertama kalinya, pemilihan badan-badan ini memberi pemilih pilihan kandidat, termasuk nonkomunis, meskipun Partai Komunis terus mendominasi sistem.

Pada bulan Juni 1990 Kongres republik Rusia menyatakan bahwa hukum Rusia lebih diutamakan daripada hukum Soviet, dan tahun berikutnya Boris Yeltsin menjadi presiden republik pertama yang dipilih secara demokratis.

Kudeta dari kelompok oposisi yang terjadi pada Agustus 1991 menyebabkan runtuhnya sebagian besar organisasi pemerintah Soviet, penghapusan peran utama Partai Komunis dalam pemerintahan, dan pembubaran partai itu sendiri.

Republik demi republik mendeklarasikan “kedaulatannya”, dan pada bulan Desember, ketika Uni Soviet secara resmi dibubarkan, Rusia didirikan sebagai negara merdeka.

Pasca era Soviet, Rusia memulai transisi dari komunis ke demokrasi kapitalis multipartai. Pada tahun 1993, Presiden Yeltsin membubarkan parlemen Rusia (Kongres Deputi Rakyat dan Soviet Tertinggi) yang menyebabkan pemberontakan dari beberapa deputi dan sekutu.

Ratifikasi konstitusi kemudian dilakukan pada 12 Desember 1993. Melansir Global Business Knowledge, konstitusi ini merinci dasar-dasar sistem konstitusional, hak dan kebebasan manusia dan warga negara, sistem federasi, presiden federasi Rusia, majelis federal, pemerintah federasi Rusia, peradilan, dan pemerintahan mandiri lokal.

Di bawah konstitusi baru, presiden, yang dipilih melalui pemungutan suara nasional, memiliki kekuasaan yang signifikan. Sebagai kepala negara Rusia, presiden diberi wewenang untuk menunjuk ketua pemerintahan (perdana menteri), hakim kunci, dan anggota kabinet.

Presiden juga merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata dan dapat mengumumkan darurat militer atau keadaan darurat. Ketika legislatif gagal meloloskan inisiatif legislatif presiden, ia dapat mengeluarkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum.

Konstitusi kemudian diamandemen pada tahun 2008 dan mulai berlaku pada pemilu 2012. Hasil amandemen tersebut memperpanjang masa jabatan presiden dari empat menjadi enam tahun dan dapat menjabat selama dua periode berturut-turut.

Sebelum tahun 2020, presiden tidak dapat menjabat lebih dari dua masa jabatan berturut-turut, tetapi perubahan konstitusi yang diberlakukan tahun itu menghapus batas masa jabatan untuk jabatan tersebut.

Dalam konstitusi baru ini, Majelis Federal menjadi badan legislatif negara. Mereka terdiri dari Dewan Federasi (majelis tinggi yang terdiri dari perwakilan yang ditunjuk dari masing-masing divisi administratif Rusia) dan Duma Negara (majelis rendah yang dipilih dengan 450 anggota).

Selain itu, konstitusi Rusia juga memberikan serangkaian kekuasaan kepada pemerintah regional dan lokal. Utusan presiden distrik diberi kekuasaan untuk menerapkan undang-undang federal dan melakukan koordinasi antar presiden dan gubernur regional.

Pembagian Kekuasaan Pemerintahan Rusia
Rusia membagi kekuasaan pemerintahan ke dalam tiga cabang, yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

1. Eksekutif
Dalam kekuasaan ini, presiden bukanlah kepala lembaga eksekutif, melainkan sebagai penjamin konstitusi. Dia dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kebijakan dalam dan luar negeri.

2. Yudikatif
Pengadilan tertinggi Rusia adalah Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia dan Mahkamah Agung Federasi Rusia. Mahkamah Konstitusi mengatur konstitusionalitas undang-undang. Sedangkan, Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi asli dalam beberapa kasus dan merupakan pengadilan tertinggi untuk kasus-kasus yang diadili di pengadilan yang lebih rendah.

Sementara itu, Mahkamah Agung Arbitrase adalah pengadilan tingkat terakhir dalam sengketa komersial dan mengawasi pekerjaan pengadilan yang lebih rendah.

3. Legislatif
Dalam kekuasaan legislatif, Dewan Federasi harus bekerja sama dengan Duma Negara dalam penyelesaian dan pemungutan suara atas rancangan undang-undang. Undang-undang federal tentang anggaran, bea cukai, peraturan, pemantauan kredit, dan ratifikasi perjanjian internasional harus dipertimbangkan oleh Dewan setelah diadopsi dari Duma Negara.

Pelaksanaan politik di Rusia pasca Soviet membawa kebebasan yang lebih besar. Dulu, di era Soviet politik bersifat otoriter dan dapat diprediksi.